Jakarta – Arti desil adalah istilah statistik yang membagi kelompok populasi menjadi sepuluh bagian yang sama besar (per 10 persen) berdasarkan tingkat kesejahteraan ekonomi rumah tangga.
Dalam konteks penyaluran bantuan sosial di Indonesia, pemerintah menggunakan sistem pengelompokan ini melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk memetakan sasaran penerima manfaat dari yang paling miskin hingga paling sejahtera.
Catatan: Klasifikasi data kesejahteraan dan kriteria penerima bantuan dapat mengalami pembaruan berkala merujuk pada kebijakan Kementerian Sosial (Kemensos) serta hasil verifikasi faktual di lapangan.
Klasifikasi Tingkat Kesejahteraan dalam Desil
Penggunaan sistem desil bertujuan memastikan subsidi dan bantuan sosial tepat sasaran. Data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan dikelola.
Dalam DTKS membagi status ekonomi masyarakat ke dalam kategori Desil 1 hingga Desil 10. Semakin rendah angka desil, semakin rendah tingkat kesejahteraan ekonomi rumah tangga tersebut.
Berikut adalah rincian pembagian kelompok desil yang menjadi acuan pemerintah:
- Desil 1: Kelompok rumah tangga dalam 10% terendah (sangat miskin). Kelompok ini menjadi prioritas utama penanganan kemiskinan ekstrem.
- Desil 2: Kelompok rumah tangga miskin pada rentang 10-20%.
- Desil 3: Kelompok rumah tangga hampir miskin pada rentang 20-30%.
- Desil 4: Kelompok rumah tangga rentan miskin pada rentang 30-40%.
- Desil 5 ke atas: Tergolong kelompok masyarakat mampu hingga sangat kaya (Desil 10).
Implikasi Desil Terhadap Penyaluran Bantuan
Posisi desil seseorang dalam basis data P3KE (Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem) atau DTKS menentukan jenis bantuan yang dapat diakses.
Pemerintah umumnya menetapkan Desil 1, 2, dan 3 sebagai sasaran utama berbagai program bantuan sosial reguler seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).
Sementara itu, untuk program pendidikan seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, prioritas kelayakan biasanya mencakup hingga Desil 4.
Masyarakat yang terdata berada di Desil 5 hingga Desil 10 dianggap memiliki kemampuan ekonomi yang cukup, sehingga secara sistem tidak memenuhi syarat untuk menerima bantuan sosial berbasis kemiskinan.
Pentingnya Pemutakhiran Data
Isu yang sering muncul di masyarakat adalah ketidaksesuaian kondisi nyata dengan data desil yang tercatat. Hal ini dapat terjadi karena perubahan kondisi ekonomi yang belum terbarukan dalam sistem pusat.
Oleh karena itu, Kementerian Sosial secara rutin melakukan update data melalui mekanisme Musyawarah Desa/Kelurahan (Musdes/Muskel) untuk memverifikasi siapa yang layak masuk ke dalam desil prioritas.
Validitas data desil menjadi krusial karena sering digunakan lintas lembaga, tidak hanya untuk Bansos Kemensos, tetapi juga untuk subsidi listrik, jaminan kesehatan (PBI-JK), hingga seleksi masuk perguruan tinggi jalur afirmasi.
Pertanyaan Umum (FAQ)
Berikut adalah informasi ringkas terkait pertanyaan yang sering muncul mengenai arti desil dan penggunaannya:
Apa perbedaan Desil 1 dan Desil 4?
Desil 1 merupakan kelompok 10% masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah (sangat miskin), sedangkan Desil 4 adalah kelompok rentan miskin yang berada di posisi 30-40% terbawah secara nasional.
Desil berapa yang berhak mendapatkan KIP Kuliah?
Sesuai pedoman Puslapdik Kemendikbudristek, prioritas utama penerima KIP Kuliah Merdeka adalah mahasiswa yang terdata dalam Desil 1 hingga Desil 4 di data P3KE.
Apakah Desil 5 bisa mendapatkan bantuan PKH?
Secara aturan umum, Desil 5 sudah tergolong kelompok mampu dan berada di luar prioritas penerima bantuan sosial berbasis kemiskinan seperti PKH atau Sembako.
Bagaimana cara mengetahui masuk desil berapa?
Masyarakat dapat mengecek status kepesertaan bansos melalui laman resmi Cek Bansos Kemensos atau menanyakan langsung ke operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS-NG) di kantor desa/kelurahan setempat.
Penutup
Hingga saat ini, pemerintah terus mengintegrasikan data Regsosek (Registrasi Sosial Ekonomi) untuk mempertajam akurasi penentuan desil. Langkah ini diambil guna meminimalisir exclusion error (orang miskin tidak dapat bantuan) dan inclusion error (orang kaya justru menerima bantuan) dalam penyaluran subsidi negara.